SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG: 2017

Minggu, 24 Desember 2017

PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

(Klick Judul Diatas Untuk Melihat Dokumen)

Kamis, 21 Desember 2017

Minggu, 10 Desember 2017

Media Sosialisasi 2017

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

(PEMBANGUNAN MEDIA SOSIALISASI RENANA TATA RUANG)

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk dapat terwujudnya tujuan penataan ruang maka perlu adanya kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pengampu dan adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaanya yang antara lain:

A. KEWAJIBAN PEMERINTAH:

a. Perencanaan Tata Ruang

1. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan RTR melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai tingkat rencana;

2. Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;

3. Menyelenggarakan kegiatan menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang;

4. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan Ruang

1. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;

2. Melakukan sosialisasi RTR yang telah ditetapkan;

3. Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam RTR;

4. Memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatan ruang;

3. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

B. TUGAS & TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH:

a. Pembinaan

1. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;

2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

3. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;

4. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan

5. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

b. Pengawasan

Dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan kewajiban dan juga berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sebagai dinas yang mempunyai tugas dalam penataan ruang pada tahun anggaran 2017 melakukan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berupa pembangunan Media Soasialisasi Rencana Tata Ruang. Media Sosialisasi tersebut adalah untuk mensosialisasikan produk produk rencana tata ruang dan segala regulasinya sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat dengan membangun papan informasi/balikho.

Sasaran kegiatan sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :

1. Menginformasikan rencana tata ruang di wilayah Pemerintah Kota Singkawang kepada masyarakat, pelaku usaha dan lembaga pemerintah lainnya.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan di sempadan sungai, sempadan pantai, Kawasan Pertanian lahan Basah dengan pemasangan balikho dikawasan dimaksud.

3. Memberikan informasi/iklan layanan masyarakat terkait pentingnya dalam setiap menggunakan ruang untuk melihat aturan dalam rencana tata .

DOKUMENTASI PEMASANGAN MEDIA SOSIALISASI SEBAGAI BERIKUT

PROSES PEMASANGAN BALIHO

BALIHO SEMPADAN SUNGAI

@Team PPR 10122017

Jumat, 08 Desember 2017

Konsultasi Publik Paduserasi RDTR

KONSULTASI PUBLIK PADUSERASI

PENYUSUNAN RDTR KOTA SINGKAWANG

Dalam rangka kegiatan Padu Serasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Singkawang serta memperhatikan tahapan-tahapan penyusunan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, maka dilakukanlah konsultasi publik yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 7 Desember 2017 bertempat di Ruangan Rapat Dayang Resort Singkawang. kegiatan padu serasi rdtr ini merupakan salah satu cara dalam memaduserasikan serta mengharmonisasikan materi teknis rencana tata ruang antar bagian wilayah kota di dalam internal wilayah kota singkawang serta mensinergikan penyusunan rencana tata ruang dengan kabupaten yang berbatasan. Alasan dilakukannya padu serasi ini juga karena RDTR dan Peraturan Zonasi disusun secara bertahap dari tahun 2014-2017, maka perlu dilakukan padu serasi agar dalam pelaksanaan nanti perencanaan ini bisa harmonis dan saling bersinergi satu sama lain, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan rencana rinci tata ruang.

Konsultasi publik padu serasi RDTR ini secara umum diperlukan untuk memenuhi persyaratan persetujuan substansi yang diamanahkan dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN no. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota, dan secara spesifik dibutuhkan dengan tujuan antara lain agar materi teknis RDTR ini saling terpadu dan serasi dalam hal :

A) tujuan penataan dari tiap-tiap bagian wilayah kota (bwk) kawasan sesuai potensi dan fungsi kawasan di dalam mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota singkawang;

B) rencana pengaturan dan penataan jaringan prasarana dari tiap-tiap bwk;

C) rencana pengaturan dan penataan pola ruang dari tiap-tiap bwk pada zona-zona yang berbatasan, baik yang berada dalam pola ruang kawasan yang sama maupun yang berbeda peruntukan;

D) rencana pengaturan dan penataan bwk yang diprioritaskan penanganannya;

E) rencana pengaturan dan penataan ketentuan pemanfaatan ruang dari tiap-tiap bwk; dan

F) rencana pengaturan dan penataan peraturan zonasi dari tiap-tiap bwk

Penyelenggaraan konsultasi publik dimaksudkan sebagai sarana untuk memperoleh saran, pendapat serta masukan secara teknis dari berbagai unsur terkait penyusunan rencana detail tata ruang kota singkawang, sesuai amanah dalam permen pu no.20 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota)

Peraturan daerah no. 1 tahun 2014 tentang RTRW Kota Singkawang, menurut pasal 19 ayat (5) menyatakan bahwa dalam lima tahun pertama, dilaksanakan penyusunan rencana detail tata ruang untuk kawasan pusat pelayanan kota dan empat subpusat pelayanan kota. namun karena kebutuhan perizinan di kota singkawang bukan hanya berada di pusat kota, maka kami menyusun semua RDTR yang memiliki pusat pelayanan BWP secara utuh dan menyeluruh.

Sampai tahun 2017, RDTR yang telah selesai disusun muatan teknisnya dari total pembagian wilayah sebanyak 14 (empat belas) BWP yaitu sebanyak 10 BWP. Terdapat 4 (empat) bagian wilayah perkotaan yang tidak perlu kami susun RDTR nya, karena wilayah tersebut merupakan kawasan sekunder ketiga yang tidak memiliki pusat pelayanan. 4 (empat) lokasi RDTR tidak akan disusun dengan alasan sebagai berikut :

a. BWK A dan BWK D merupakan kawasan yang berfungsi sebagai hutan produksi sehingga hanya bersifat homogen.

b. BWK L merupakan kawasan yang berfungsi sebagai gunung raya passi yang merupakan cagar alam;

c. BWK N merupakan kawasan di bagian selatan Kota Singkawang yang masih bermasalah dengan batas wilayah kabupaten bengkayang.

Harapan yang ingin di dapat dalam kegiatan penyelenggaraan konsultasi publik ini antara lain:

a. terjalinnya kesepahaman dan komitmen bersama dari segala unsur stakeholder yang terkait untuk mendukung pemutakhiran data Rencana Detail Tata Ruang Kota Singkawang;

b. dan sebagai upaya percepatan atau akselerasi penetapan regulasi Rencana Detail Tata Ruang Kota Singkawang pada tahun 2018 sehingga proses pemanfaatan dan pengendalian ruang bisa terlaksana dengan baik.

Adapun peserta konsultasi publik ini dihadiri oleh kurang lebih 40 peserta, yang terdiri dari :

a. unsur legislatif

b. unsur eksekutif, yang terdiri dari kepala OPD beserta kelompok kerja perencanaan tata ruang yang terhimpun dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

c. muspida;

d. unsur akademisi

e. unsur pengusaha

f. Media Masa

Adapun unsur masyarakat tidak di undang lagi dalam konsulasi publik ini, karena setiap proses penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi kami telah melakukan foccus group discussion (diskusi kelompok terarah) dengan langsung melibatkan masyarakat setempat dan dituangkan dalam berita acara fgd.

Dokumentasi Konsultasi publik antara lain adalah sebagai berikut:

UNSUR MUSPIDA DAN PEMATERI

PESERTA

@Team PPR 08122017

HOME

Assalamualaykum wr wb

Salam Sejahtera buat kita semua
Blog ini hanyalah untuk menyampaikan sedikit informasi terkait Penataan Ruang di Kota Singkawang
Yang baik silakan dimanfaatkan dan yang kurang tepat mohon dimaafkan

Wassalamualaykum wr wb

Cp. Farhudin (085245667135)